Trump Larang Oman Ikut Campur Urusan Hormuz
Trump Larang Oman Ikut Campur Urusan Hormuz | JAKARTA – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Oman kini berada di titik nadir setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman penggunaan opsi militer. Gedung Putih secara tegas memperingatkan Muscat agar tidak terlibat dalam upaya Iran untuk memperketat kendali atas Selat Hormuz, salah satu koridor maritim paling strategis di dunia.
Pernyataan ofensif tersebut disampaikan oleh Trump dalam sesi tanya jawab dengan awak media saat memimpin rapat kabinet di Washington. Awak media awalnya meminta tanggapan presiden terkait potensi adanya kesepakatan jangka pendek yang melibatkan Iran dan Oman dalam mengatur arus pelayaran di selat tersebut. Kawasan perairan ini menjadi perhatian utama global karena menampung lebih dari 20 persen lalu lintas perdagangan minyak bumi dunia.
Merespons pertanyaan itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan hukum internasional di perairan tersebut didekte oleh kekuatan regional mana pun.
“Tidak ada satu negara pun yang boleh menguasainya. Kawasan tersebut adalah perairan internasional. Oman harus bersikap layaknya negara lain pada umumnya, atau kita terpaksa mengambil tindakan ekstrem dengan meledakkan mereka,” ujar Trump.
Validasi Transkrip Menepis Dugaan “Salah Ucap”
Sesaat setelah pernyataan itu menyebar, muncul perdebatan di kalangan pengamat luar negeri yang menduga bahwa Trump mungkin salah menyebut nama negara dan bermaksud merujuk pada Iran. Kekeliruan verbal semacam ini dianggap masuk akal mengingat Oman dikenal sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri netral dan tidak pernah berkonfrontasi dengan Barat.
Kendati demikian, spekulasi salah ucap tersebut langsung patah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat justru merilis transkrip resmi dialog rapat kabinet tersebut ke media sosial tanpa mengubah kata “Oman”. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington memang sengaja mengirimkan pesan peringatan langsung ke Muscat.
Ketegangan ini tergolong tidak biasa karena AS dan Oman sejatinya merupakan sekutu dekat dengan rekam jejak kemitraan yang membentang lebih dari dua abad. Kedua belah pihak terikat dalam berbagai kerja sama strategis, mulai dari aliansi keamanan, kesepakatan perdagangan bebas, hingga kemitraan di sektor sains dan teknologi. Selama ini, Muscat bahkan sering menjadi fasilitator dan mediator netral untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran.
Respons Publik dan Gugatan Hukum Internasional
Pendekatan diplomasi koersif yang ditunjukkan oleh Trump langsung memicu gelombang kritik tajam dari para aktivis kemanusiaan dan pakar hukum internasional. Banyak pihak menilai retorika tersebut terlalu sembrono dan mencederai tata krama diplomasi modern.
Raed Jarrar, Direktur Advokasi di lembaga hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now) yang berbasis di AS, mengkritik keras sikap Trump dan menyamakannya dengan pola intimidasi kelompok kriminal.
“Piagam PBB secara mutlak melarang segala bentuk ancaman kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Aturan internasional ini mengikat seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat tanpa pengecualian,” tutur Jarrar dalam wawancaranya dengan Al Jazeera.
Jarrar menilai sangat ironis jika sebuah negara diancam akan diserang hanya karena wilayah lautnya berada di sepanjang koridor logistik energi global yang ingin dikuasai sepihak oleh Washington. Menurutnya, intimidasi ini menjadi bukti bahwa komitmen perdamaian atau opsi gencatan senjata yang ditawarkan pemerintahan saat ini sangat labil dan mudah berubah.
Latar Belakang Krisis Energi di Selat Hormuz
Ketegangan di jalur laut ini merupakan imbas dari konflik bersenjata yang pecah pada 28 Februari lalu, ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer ke Iran. Sebagai langkah balasan, Teheran memblokade Selat Hormuz dan menegaskan kedaulatan penuh atas jalur tersebut.
Langkah sepihak ini berdampak besar pada stabilitas ekonomi global karena Selat Hormuz merupakan rute utama distribusi komoditas energi hingga pupuk sektor pertanian. Secara geografis, koridor pelayaran internasional ini memang melintasi perairan teritorial milik Iran dan Oman.
Eskalasi terbaru ini dipicu oleh laporan televisi nasional Iran yang menyebut adanya draf nota kesepahaman (MoU) antara Teheran dan Muscat untuk mengelola selat tersebut secara bersama-sama. Walaupun Gedung Putih langsung membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi palsu, ancaman militer yang terlanjur dilontarkan Trump kini membayangi masa depan stabilitas keamanan di Teluk Arab.
Hubungan Indonesia-Prancis Menguat Lewat Kunjungan Prabowo
Hubungan Indonesia-Prancis Menguat Lewat Kunjungan Prabowo | JAKARTA – Atmosfer kebersamaan dan religiusitas terasa kental di tengah komunitas Indonesia di Eropa saat merayakan Hari Raya Kurban. Di sela-sela agenda kunjungan kerja internasional yang padat, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyempatkan diri untuk berbaur dengan ratusan warga negara Indonesia (WNI) guna menunaikan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan keagamaan yang berlangsung hangat ini dilaksanakan di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, pada Kamis (27/5/2026) pagi waktu setempat.
Berdasarkan publikasi resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kepala Negara tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.40 waktu setempat. Dengan mengenakan busana formal yang rapi, Presiden Prabowo langsung menuju barisan saf terdepan. Beliau tampak khusyuk bersama jemaah lainnya melantunkan gema takbir yang bersahut-sahutan, menandai dimulainya rangkaian ibadah hari raya di negeri orang.
Pada kesempatan ibadah di luar negeri kali ini, Presiden tampak didampingi oleh putranya, Didit Hediprasetyo. Sejumlah pejabat teras dari Kabinet Merah Putih juga terlihat ikut serta dalam barisan jemaah. Di antaranya adalah Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Penanaman Modal (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para tokoh penting ini menambah kesakralan acara yang juga dihadiri oleh unsur mahasiswa, pekerja imigran, hingga keluarga besar kedutaan.
Pesan Pengorbanan dan Persatuan Kaum Perantau
Pihak panitia mendaulat Ustaz Fakhruddin Arrozi untuk bertindak sebagai imam sekaligus khatib dalam salat berjemaah tersebut. Fakhruddin sendiri merupakan seorang akademisi yang saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan, serta memegang gelar master dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan.
Dalam isi khotbahnya yang disampaikan secara lugas, Fakhruddin menjelaskan bahwa perayaan Idul Adha mengusung dua nilai esensial yang saling berkaitan, yakni aspek ketuhanan (spiritual) dan aspek kemanusiaan (sosial). Ia menitipkan pesan mendalam bagi komunitas diaspora agar memanfaatkan momen Idul Kurban ini untuk memperkokoh prinsip keislaman, menjaga keutuhan rumah tangga, serta mempererat tali persaudaraan antarsesama anak bangsa di perantauan.
“Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak-anak kita seperti kisah Nabi Ibrahim AS, melainkan kita dituntut untuk mengikis ego pribadi demi mematuhi segala perintah Allah SWT,” ucap Fakhruddin di hadapan jemaah yang mendengarkan dengan saksama.
Begitu seluruh prosesi ibadah dan khotbah selesai, suasana formal kedinasan langsung mencair menjadi acara silaturahmi yang penuh kehangatan. Presiden Prabowo meluangkan waktu cukup lama untuk menyapa, bersalaman, dan mengobrol ringan dengan para warga. Agenda kebersamaan ini kemudian dipungkasi dengan sesi ramah tamah dan makan bersama, di mana aneka kuliner tradisional nusantara dihidangkan guna mengobati rasa rindu para perantau terhadap atmosfer tanah air.
Misi Diplomasi Strategis Jakarta-Paris
Keberadaan Presiden Prabowo di ibu kota Prancis ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi kenegaraan (state visit) atas undangan langsung dari Presiden Emmanuel Macron. Rombongan kepresidenan dari Jakarta sebelumnya telah mendarat di Bandara Orly, Paris, pada Selasa (26/5) sekitar pukul 10.00 waktu setempat, yang menjadi titik awal dimulainya misi diplomasi ini.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda pertemuan bilateral tingkat tinggi antara kedua kepala negara ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun lalu. Namun, karena adanya dinamika penyelarasan jadwal protokoler yang cukup padat dari kedua belah pihak, kunjungan ini baru bisa diwujudkan pada akhir Mei tahun ini.
Teddy menggarisbawahi bahwa Prancis memegang peranan sebagai salah satu mitra ekonomi, teknologi, dan pertahanan yang sangat krusial bagi Indonesia di kawasan Uni Eropa. Pertemuan bilateral ini diharapkan mampu menelurkan berbagai kesepakatan baru yang konkret demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saat ini, Indonesia memiliki banyak program kerja sama super strategis dengan Prancis. Melalui kunjungan resmi ini, pemerintah berharap dapat semakin memperkuat posisi tawar serta pengaruh geopolitik Indonesia di kawasan Eropa, khususnya di Prancis,” tutur Teddy mengakhiri keterangannya.