Trump Larang Oman Ikut Campur Urusan Hormuz | JAKARTA – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Oman kini berada di titik nadir setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman penggunaan opsi militer. Gedung Putih secara tegas memperingatkan Muscat agar tidak terlibat dalam upaya Iran untuk memperketat kendali atas Selat Hormuz, salah satu koridor maritim paling strategis di dunia.
Pernyataan ofensif tersebut disampaikan oleh Trump dalam sesi tanya jawab dengan awak media saat memimpin rapat kabinet di Washington. Awak media awalnya meminta tanggapan presiden terkait potensi adanya kesepakatan jangka pendek yang melibatkan Iran dan Oman dalam mengatur arus pelayaran di selat tersebut. Kawasan perairan ini menjadi perhatian utama global karena menampung lebih dari 20 persen lalu lintas perdagangan minyak bumi dunia.
Merespons pertanyaan itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan hukum internasional di perairan tersebut didekte oleh kekuatan regional mana pun.
“Tidak ada satu negara pun yang boleh menguasainya. Kawasan tersebut adalah perairan internasional. Oman harus bersikap layaknya negara lain pada umumnya, atau kita terpaksa mengambil tindakan ekstrem dengan meledakkan mereka,” ujar Trump.
Validasi Transkrip Menepis Dugaan “Salah Ucap”
Sesaat setelah pernyataan itu menyebar, muncul perdebatan di kalangan pengamat luar negeri yang menduga bahwa Trump mungkin salah menyebut nama negara dan bermaksud merujuk pada Iran. Kekeliruan verbal semacam ini dianggap masuk akal mengingat Oman dikenal sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri netral dan tidak pernah berkonfrontasi dengan Barat.
Kendati demikian, spekulasi salah ucap tersebut langsung patah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat justru merilis transkrip resmi dialog rapat kabinet tersebut ke media sosial tanpa mengubah kata “Oman”. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington memang sengaja mengirimkan pesan peringatan langsung ke Muscat.
Ketegangan ini tergolong tidak biasa karena AS dan Oman sejatinya merupakan sekutu dekat dengan rekam jejak kemitraan yang membentang lebih dari dua abad. Kedua belah pihak terikat dalam berbagai kerja sama strategis, mulai dari aliansi keamanan, kesepakatan perdagangan bebas, hingga kemitraan di sektor sains dan teknologi. Selama ini, Muscat bahkan sering menjadi fasilitator dan mediator netral untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran.
Respons Publik dan Gugatan Hukum Internasional
Pendekatan diplomasi koersif yang ditunjukkan oleh Trump langsung memicu gelombang kritik tajam dari para aktivis kemanusiaan dan pakar hukum internasional. Banyak pihak menilai retorika tersebut terlalu sembrono dan mencederai tata krama diplomasi modern.
Raed Jarrar, Direktur Advokasi di lembaga hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now) yang berbasis di AS, mengkritik keras sikap Trump dan menyamakannya dengan pola intimidasi kelompok kriminal.
“Piagam PBB secara mutlak melarang segala bentuk ancaman kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Aturan internasional ini mengikat seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat tanpa pengecualian,” tutur Jarrar dalam wawancaranya dengan Al Jazeera.
Jarrar menilai sangat ironis jika sebuah negara diancam akan diserang hanya karena wilayah lautnya berada di sepanjang koridor logistik energi global yang ingin dikuasai sepihak oleh Washington. Menurutnya, intimidasi ini menjadi bukti bahwa komitmen perdamaian atau opsi gencatan senjata yang ditawarkan pemerintahan saat ini sangat labil dan mudah berubah.
Latar Belakang Krisis Energi di Selat Hormuz
Ketegangan di jalur laut ini merupakan imbas dari konflik bersenjata yang pecah pada 28 Februari lalu, ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer ke Iran. Sebagai langkah balasan, Teheran memblokade Selat Hormuz dan menegaskan kedaulatan penuh atas jalur tersebut.
Langkah sepihak ini berdampak besar pada stabilitas ekonomi global karena Selat Hormuz merupakan rute utama distribusi komoditas energi hingga pupuk sektor pertanian. Secara geografis, koridor pelayaran internasional ini memang melintasi perairan teritorial milik Iran dan Oman.
Eskalasi terbaru ini dipicu oleh laporan televisi nasional Iran yang menyebut adanya draf nota kesepahaman (MoU) antara Teheran dan Muscat untuk mengelola selat tersebut secara bersama-sama. Walaupun Gedung Putih langsung membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi palsu, ancaman militer yang terlanjur dilontarkan Trump kini membayangi masa depan stabilitas keamanan di Teluk Arab.